Ketahanan Pangan

Baru-baru ini Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) tengah menyiapkan sistem peringatan dini atau early warning system untuk sembilan bahan pokok. Saat ini sistemnya dalam proses pembangunan dan diharapkan pada Februari nanti sudah bisa direalisasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh menyampaikan hal itu dalam acara jumpa pers di Ruang Ukir Depkominfo, Rabu (30/1) siang. ”Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketahanan pangan, Depkominfo saat ini sedang menyiapkan early warning system sembilan bahan pokok, yang dapat dipantau tiap saat,” katanya.

Menurut Menkominfo, melalui sistem peringatan dini ini diharapkan berbagai jenis kebutuhan pangan di masyarakat bisa segera terpantau sekaligus bisa tertangani terhadap kemungkinan adanya kekurangan stok yang menyebabkan antrean di masyarakat. “Ini karena dalam hasil monitoring itu nantinya berisi informasi mulai dari harga, stok atau persediaan, jumlah produksi, impor mapun dalam negeri. Jika ini bisa dipantau tiap saat dan juga diketahui publik, maka diharapkan tidak ada lagi upaya penimbunan dan spekulasi harga,” katanya.

Adanya spekulasi harga di pasar dan penimbunan yang dilakukan oleh para spekulan, dikarenakan tidak adanya informasi berkait tentang persediaan atau stok secara pasti. “Inilah yang ingin disiapkan Depkominfo, sehingga jika memang disuatu daerah terpantau hrga naik karena kurangnya persediaan, maka pemerintah bisa segera bertindak untuk menstabilkan harga dengan berbagai macam cara, mulai dari memperbanyak stok dari dalam negeri atau pun impor jika memang stok dalam negeri tidak memungkinkan,” katanya.

Melalui hasil monitoring ini pula, kata Mohammad Nuh, pemerintah juga akan bisa mengetahui ada atau tidak penimbunan di pasar, karena persediaan yang terpantau nantinya menyangkut stok produksi dalam negeri dan impor serta ekspor yang dilakukan pemerintah atau di daerah tertentu.

“Depkominfo tidak bekerja sendirian, tapi akan mengikutsertakan departemen dan lembaga terkait dengan masalah-masalah ketahanan pangan, seperti departemen perdagangan, pertanian, BPS dan lainnya. Hasil monitoring itu nantinya selain bisa diketahui publik, juga akan disampaikan secara on-line kepada para menteri dan pimpinan lembaga non departemen,” katanya.